Izin Sawit Biang Keladi Banjir Bandang di Banggai
Berita Warga 
Salah seorang Aktivis Agraria Eva Susanti Bande menyatakan pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya banjir bandang yang melanda dataran Toili di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada 18 Juli 2019.
“Ada dua pihak yang paling dan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana banjir bandang di dataran Toili, Banggai,” ucap Eva Bande, di hubungi dari Palu, Sabtu.
Eva mengatakan, pihak pertama yang paling dan harus bertanggung jawab atas dampak dari murkanya alam ini di dataran Toili, Banggai yaitu pertama pemerintah yang telah memberi izin perkebunan kelapa sawit kepada korporasi.
Kemudian, kedua, yaitu PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang diberi izin kuasa eksploitasi dengan SK HGU Nomor 15/HGU/1991 Badan Pertanahan Nasional pada Oktober 1991.
“Perusahaan brutal. Pohon sawit bahkan di tanam di bantaran sungai, hutan Suaka Marga Satwa Bangkiriang dibantai pula oleh perusahaan ini,” ujar Eva Bande.
Eva mengatakan tak puas dengan “kebrutalan” itu, anak perusahaan PT KLS, PT Berkat Hutan Pusaka (BHP), mengantongi proyek HP HTI Nomor 146/KPTS-II/1996 seluas 13.400 hektare area.
“Sebagian besar areal ini telah dialihfungsi oleh PT BHP menjadi perkebunan kelapa sawit. Atas peristiwa ini, maka wajib bagi pejuang lingkungan dan rakyat menuntut pertanggungjawaban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta perusahaan atas kerusakan alam dan kerugian rakyat,” urai dia.
Sepakat dengan itu, Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sulawesi Tengah mengemukakan penyebab utama dari bencana itu disebabkan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
“Banjir yang terjadi di dataran Toili Kabupaten Banggai adalah imbas dari menurunnya daya dukung lingkungan akibat masifnya pemberian izin eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Salah satunya di Banggai,” ucap Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Sulteng, Stevandi, di Palu, Ahad.
Berdasarkan data Walhi Sulteng, saat ini luasan perkebunan sawit telah mencapai 591 ribu hektare dan pertambangan telah mencapai 2 juta hektare dari total luas Sulawesi Tengah. Dua sektor ini telah menguasai ruang di Sulawesi Tengah mencapai 44 persen.
“Banjir bandang yang terjadi di Toili pada 18 Juli 2019 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lajunya pembukaan lahan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan,” kata dia.
Selanjutnya, sebut Koko sapaan akrab Stevandi, data Komunitas Muda Peduli Hutan (Komiu) Sulteng, saat ini deforestasi hutan di Sulteng mencapainya 1.300 hektare perbulan. Kemudian sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, deforestasi hutan di kabupaten Banggai telah mencapai 88.740,54 hektare.
“Alhasil laju deforestasi tersebut telah melahirkan berbagai persoalan salah satunya banjir yang terjadi di Toili,” ujar dia.
Curah hujan yang tinggi sejak Senin (15/7) mengakibatkan banjir di wilayah dataran Toili Kabupaten Banggai pada Kamis (18/7). Banjir setinggi 30 hingga 50 centimeter menggenangi 10 desa di tiga kecamatan antara lain lima desa di Kecamatan Moilong, empat desa di Kecamatan Toili dan satu desa di Kecamatan Toili Barat. Sekitar pukul 11.54 WITA, hujan mulai reda di wilayah itu, namun air luapan sungai masih menggenangi beberapa rumah dan ruas jalan.
Bencana banjir mengakibatkan sebanyak 1.450 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Dari 1.450 KK tersebut, 750 KK di antaranya berasal dari Kecamatan Moilong, 450 KK dari Kecamatan Toili dan 250 KK dari Kecamatan Toili Barat.
Selain menggenangi ratusan rumah warga, banjir juga merusak dua jembatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Moilong. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan sekitar 148 hektare lahan sawah warga terendam air dan terancam gagal panen.
Sejak 18 Juli 2019 hingga saat ini, hujan masih mengguyur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Banjir bandang telah merusak ratusan hektar sawah, kebun, harta benda bahkan korban jiwa warga masyarakat di sana.
sumber : Mall-Alkhairaat
“Ada dua pihak yang paling dan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana banjir bandang di dataran Toili, Banggai,” ucap Eva Bande, di hubungi dari Palu, Sabtu.
Eva mengatakan, pihak pertama yang paling dan harus bertanggung jawab atas dampak dari murkanya alam ini di dataran Toili, Banggai yaitu pertama pemerintah yang telah memberi izin perkebunan kelapa sawit kepada korporasi.
Kemudian, kedua, yaitu PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang diberi izin kuasa eksploitasi dengan SK HGU Nomor 15/HGU/1991 Badan Pertanahan Nasional pada Oktober 1991.
“Perusahaan brutal. Pohon sawit bahkan di tanam di bantaran sungai, hutan Suaka Marga Satwa Bangkiriang dibantai pula oleh perusahaan ini,” ujar Eva Bande.
Eva mengatakan tak puas dengan “kebrutalan” itu, anak perusahaan PT KLS, PT Berkat Hutan Pusaka (BHP), mengantongi proyek HP HTI Nomor 146/KPTS-II/1996 seluas 13.400 hektare area.
“Sebagian besar areal ini telah dialihfungsi oleh PT BHP menjadi perkebunan kelapa sawit. Atas peristiwa ini, maka wajib bagi pejuang lingkungan dan rakyat menuntut pertanggungjawaban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta perusahaan atas kerusakan alam dan kerugian rakyat,” urai dia.
Sepakat dengan itu, Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sulawesi Tengah mengemukakan penyebab utama dari bencana itu disebabkan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
“Banjir yang terjadi di dataran Toili Kabupaten Banggai adalah imbas dari menurunnya daya dukung lingkungan akibat masifnya pemberian izin eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Salah satunya di Banggai,” ucap Manager Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Sulteng, Stevandi, di Palu, Ahad.
Berdasarkan data Walhi Sulteng, saat ini luasan perkebunan sawit telah mencapai 591 ribu hektare dan pertambangan telah mencapai 2 juta hektare dari total luas Sulawesi Tengah. Dua sektor ini telah menguasai ruang di Sulawesi Tengah mencapai 44 persen.
“Banjir bandang yang terjadi di Toili pada 18 Juli 2019 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lajunya pembukaan lahan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan,” kata dia.
Selanjutnya, sebut Koko sapaan akrab Stevandi, data Komunitas Muda Peduli Hutan (Komiu) Sulteng, saat ini deforestasi hutan di Sulteng mencapainya 1.300 hektare perbulan. Kemudian sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, deforestasi hutan di kabupaten Banggai telah mencapai 88.740,54 hektare.
“Alhasil laju deforestasi tersebut telah melahirkan berbagai persoalan salah satunya banjir yang terjadi di Toili,” ujar dia.
Curah hujan yang tinggi sejak Senin (15/7) mengakibatkan banjir di wilayah dataran Toili Kabupaten Banggai pada Kamis (18/7). Banjir setinggi 30 hingga 50 centimeter menggenangi 10 desa di tiga kecamatan antara lain lima desa di Kecamatan Moilong, empat desa di Kecamatan Toili dan satu desa di Kecamatan Toili Barat. Sekitar pukul 11.54 WITA, hujan mulai reda di wilayah itu, namun air luapan sungai masih menggenangi beberapa rumah dan ruas jalan.
Bencana banjir mengakibatkan sebanyak 1.450 Kepala Keluarga (KK) terpaksa mengungsi ke dataran tinggi untuk menyelamatkan diri. Dari 1.450 KK tersebut, 750 KK di antaranya berasal dari Kecamatan Moilong, 450 KK dari Kecamatan Toili dan 250 KK dari Kecamatan Toili Barat.
Selain menggenangi ratusan rumah warga, banjir juga merusak dua jembatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Moilong. Tak hanya itu, banjir juga mengakibatkan sekitar 148 hektare lahan sawah warga terendam air dan terancam gagal panen.
Sejak 18 Juli 2019 hingga saat ini, hujan masih mengguyur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Banjir bandang telah merusak ratusan hektar sawah, kebun, harta benda bahkan korban jiwa warga masyarakat di sana.
sumber : Mall-Alkhairaat
