Inovasi Peta Baper Bappeda Luwu Utara di Verifikasi Tim KIPP Provinsi Sulawesi Selatan
Berita Warga 
Tim verifikasi lapangan (Verlap) kompetisi Inovasi pelayanan publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diwakili oleh Dermayana Arsal dari Bapelitbangda dan Firman Oetomo dari Biro Organisasi Setda Sulsel melalukan kunjungan ke kantor camat malangke untuk mengklarifikasi Inovasi Bappeda Luwu Utara yaitu Peta Baper (Peta berbasis partisipatif) yang masuk nominasi 50 besar inovasi pelayanan publik terbaik di Sulsel kepada tim kerja pemetaan partisipatif tapal batas desa di 13 Desa Kecamatan Malangke.
Tim kompetisi Inovasi pelayanan publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama tim Kabupaten Luwu Utara Kabag ortala Luwu Utara, Muhammad Hadi, Sekretaris Bappeda Luwu Utara, Syawal Sammang, Inovator peta baper Bappeda Luwu Utara, Iqbal Cahyani bersama rombongan tiba di kantor camat malangke dan disambut Camat Malangke, Tasman, Kapolsek Malangke, Daut Sesang, bersama para kepala Desa, Ketua BPD, Kordinator Sosial Comuniti Fasilitator (SCF) pemetaan partisipatif batas Desa Kecamatan Malangke, Kadding, para pewarkilan Tim Kerja Pemetapan Partisipatif Desa (TKPPD) di 13 Desa Kecamatan Malangke.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di kantor camat malangke di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 31 maret 2021.
Camat Malangke, Tasman katakan bahwa program pemetaan partisipatif batas desa ini dimulai sejak tahun 2018 hingga 2020. Saya bersama kapolsek malangke, Danramil Malangke, dengan tim Wallacea, Sosial Comuniti Fasilitator, bersama Pemerintah Desa serta masyarakat yang tergabung dalam tim kerja Pemetaan partisipatif tapal batas desa (TKPPD) turun langsung dalam proses musyawarah bersama masyarakat untuk pengambilan titik kordinat yang menjadi kesepakatan masing masing TKPPD, "imbuhnya.
Dari 14 Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, 13 desa yang mengikuti program pemetaan partisipatif batas desa yang masing masing dikerjakan masyatakat secara partisipatif yang tergabung dalam Tim Kerja Pemetapan Partisipatif Desa (TKPPD) di Desa Pattimang, Takalala, Pettalandung, Putemata, Malangke, Tolada, Girikusuma, Pincepute, Tokke, Tingkara, Salekoe, Benteng, Ladongi. Minus Desa Tandung yang tidak mengikuti program tersebut.
Tim verifikasi lapangan (Verlap) kompetisi Inovasi pelayanan publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dermayana Arsal dari Bapelitbangda sulsel dalam sambutannya bahwa tujuan kehadirannya di Kecamatan Malangke bersama para Tim untuk mengklarifikasi kepada kepala Desa yang ada di Kecamatan Malangke yang mendapatkan program pemetaan partisipatif batas desa. Apakah benar atau tidak, seperti apa yang dipesentasikan sang inovator peta baper dari Bappeda Luwu Utara.
Selain itu, Dermayana Arsal juga menjelaskan apa dampak sebelum dan sesudah dilakukan pemetaan partisipatif batas desa bagi masyarakat dan kepala desa.
Dermayana Arsal selaku Tim verifikasi lapangan Inovasi peta baper langsung mengklarifikasi kepada masing masing kepala desa dan tim kerja pemetaan partisipatif tapal batas desa (TKPPD) yang hadir pada pertemuan tersebut di Kecamatan Malangke.
Pejabat sementara Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara katakan bahwa apa yang dikerjakan sejak tahun 2018 hingga 2020 tentang pemetaan partisipatif tapal batas desa. Baik sebelumnya dan sesudah, tentu sangat berdamapak positif kepada masyarakat dan pemerintah desa. Seperti kami di segmen batas Desa Takkalala dan Desa Benteng yang berbatasan. Ada dua tugu selamat datang yang masing masing desa mengklaim itu batas desanya.
Selain itu, Karena batas desa antar segmen batas desa takkalala dan benteng tidak jelas, sehingga pada saat penagihan Pajak Bumi dan Banguna kepada warga, kami berebut antar aparat desa Benteng dan Takkalala. "Prinsip kami, siapa cepat dia yang dapatkan pajak bumi dan bangun dari warga itu. Alhamdulillah setelah selasai penetapan dan penegasan batas desa ini, kini tidak ada lagi permasalahan antar segmen batas desa benteng dan takkalala.
Tim kompetisi Inovasi pelayanan publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama tim Kabupaten Luwu Utara Kabag ortala Luwu Utara, Muhammad Hadi, Sekretaris Bappeda Luwu Utara, Syawal Sammang, Inovator peta baper Bappeda Luwu Utara, Iqbal Cahyani bersama rombongan tiba di kantor camat malangke dan disambut Camat Malangke, Tasman, Kapolsek Malangke, Daut Sesang, bersama para kepala Desa, Ketua BPD, Kordinator Sosial Comuniti Fasilitator (SCF) pemetaan partisipatif batas Desa Kecamatan Malangke, Kadding, para pewarkilan Tim Kerja Pemetapan Partisipatif Desa (TKPPD) di 13 Desa Kecamatan Malangke.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di kantor camat malangke di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 31 maret 2021.
Camat Malangke, Tasman katakan bahwa program pemetaan partisipatif batas desa ini dimulai sejak tahun 2018 hingga 2020. Saya bersama kapolsek malangke, Danramil Malangke, dengan tim Wallacea, Sosial Comuniti Fasilitator, bersama Pemerintah Desa serta masyarakat yang tergabung dalam tim kerja Pemetaan partisipatif tapal batas desa (TKPPD) turun langsung dalam proses musyawarah bersama masyarakat untuk pengambilan titik kordinat yang menjadi kesepakatan masing masing TKPPD, "imbuhnya.
Dari 14 Desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, 13 desa yang mengikuti program pemetaan partisipatif batas desa yang masing masing dikerjakan masyatakat secara partisipatif yang tergabung dalam Tim Kerja Pemetapan Partisipatif Desa (TKPPD) di Desa Pattimang, Takalala, Pettalandung, Putemata, Malangke, Tolada, Girikusuma, Pincepute, Tokke, Tingkara, Salekoe, Benteng, Ladongi. Minus Desa Tandung yang tidak mengikuti program tersebut.
Tim verifikasi lapangan (Verlap) kompetisi Inovasi pelayanan publik (KIPP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dermayana Arsal dari Bapelitbangda sulsel dalam sambutannya bahwa tujuan kehadirannya di Kecamatan Malangke bersama para Tim untuk mengklarifikasi kepada kepala Desa yang ada di Kecamatan Malangke yang mendapatkan program pemetaan partisipatif batas desa. Apakah benar atau tidak, seperti apa yang dipesentasikan sang inovator peta baper dari Bappeda Luwu Utara.
Selain itu, Dermayana Arsal juga menjelaskan apa dampak sebelum dan sesudah dilakukan pemetaan partisipatif batas desa bagi masyarakat dan kepala desa.
Dermayana Arsal selaku Tim verifikasi lapangan Inovasi peta baper langsung mengklarifikasi kepada masing masing kepala desa dan tim kerja pemetaan partisipatif tapal batas desa (TKPPD) yang hadir pada pertemuan tersebut di Kecamatan Malangke.
Pejabat sementara Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara katakan bahwa apa yang dikerjakan sejak tahun 2018 hingga 2020 tentang pemetaan partisipatif tapal batas desa. Baik sebelumnya dan sesudah, tentu sangat berdamapak positif kepada masyarakat dan pemerintah desa. Seperti kami di segmen batas Desa Takkalala dan Desa Benteng yang berbatasan. Ada dua tugu selamat datang yang masing masing desa mengklaim itu batas desanya.
Selain itu, Karena batas desa antar segmen batas desa takkalala dan benteng tidak jelas, sehingga pada saat penagihan Pajak Bumi dan Banguna kepada warga, kami berebut antar aparat desa Benteng dan Takkalala. "Prinsip kami, siapa cepat dia yang dapatkan pajak bumi dan bangun dari warga itu. Alhamdulillah setelah selasai penetapan dan penegasan batas desa ini, kini tidak ada lagi permasalahan antar segmen batas desa benteng dan takkalala.