Indonesia, negara kepulauan yang hobi impor garam?
Berita Warga 
Menteri Perindustrian, Saleh Husin menyindir beberapa pihak yang dianggap selalu mempermasalahkan impor garam. Menurutnya, luasnya wilayah laut Indonesia tidak menjamin kemampuan produksi bahan baku garam industri.
"Bawa saja nih masing-masing 1 karung atau 5 karung laku tidak nih dijual di pasar? Petani kita itu belum cukup spesifikasinya untuk produksi garam industri," ujar Menteri Saleh di Cilegon, Banten, Jumat (12/2).
"Selama ini kalau dengar impor garam munculnya negatif, dan sementara laut kita segini luas belum bisa produksi garam industri ini karena kadar spesifikasinya beda," sambungnya.
Oleh karena itu, kata Menteri Saleh, dia meminta kepada semua pihak agar tidak memperkeruh permasalahan impor garam untuk industri. Sebab, negara lain yang memiliki wilayah laut yang luas juga melakukan hal yang sama seperti Indonesia.
"Kalau dibilang dasarnya laut itu tidak mungkin impor produk laut. Kayak Jepang, wilayah lautnya lebih luas dibanding negaranya tapi mereka masih impor," katanya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan hal yang belum semestinya dilakukan. "Ini Impor garamnya dari Australia, Australia dikasih berkah garam sama alamnya, kalau kita kan batu baranya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan keuntungan besar pengimpor garam membuat praktik ini sulit dihilangkan. Di sisi lain, impor garam juga menghancurkan hidup petani lokal.
"Aturan sudah sangat jelas, impor dilarang satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen. Tapi karena impor hitungannya lebih enak, apalagi untungnya 200 persen. Kaya jual narkoba, jadi ketagihan mereka," terang Menteri Susi saat ditemui di Kantornya, Jakarta.
Dia menyayangkan Indonesia, negara dengan kawasan yang didominasi oleh lautan sebagai bahan baku garam, justru mendapatkan bumbu dapur itu dari impor.
"Kami semua menyadari Indonesia merupakan negara kepulauan, tapi jutaan ton garam justru impor," ungkapnya.
Untuk itu, Menteri Susi mengharapkan pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan. Pasalnya, kelanjutan hidup petani garam sangat bergantung kepada keuntungan dari harga pasar.
"Mari kita bangun ketahanan industri lokal sekaligus lindungi mata pencaharian petani kita," tutupnya.
"Bawa saja nih masing-masing 1 karung atau 5 karung laku tidak nih dijual di pasar? Petani kita itu belum cukup spesifikasinya untuk produksi garam industri," ujar Menteri Saleh di Cilegon, Banten, Jumat (12/2).
"Selama ini kalau dengar impor garam munculnya negatif, dan sementara laut kita segini luas belum bisa produksi garam industri ini karena kadar spesifikasinya beda," sambungnya.
Oleh karena itu, kata Menteri Saleh, dia meminta kepada semua pihak agar tidak memperkeruh permasalahan impor garam untuk industri. Sebab, negara lain yang memiliki wilayah laut yang luas juga melakukan hal yang sama seperti Indonesia.
"Kalau dibilang dasarnya laut itu tidak mungkin impor produk laut. Kayak Jepang, wilayah lautnya lebih luas dibanding negaranya tapi mereka masih impor," katanya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan hal yang belum semestinya dilakukan. "Ini Impor garamnya dari Australia, Australia dikasih berkah garam sama alamnya, kalau kita kan batu baranya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan keuntungan besar pengimpor garam membuat praktik ini sulit dihilangkan. Di sisi lain, impor garam juga menghancurkan hidup petani lokal.
"Aturan sudah sangat jelas, impor dilarang satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen. Tapi karena impor hitungannya lebih enak, apalagi untungnya 200 persen. Kaya jual narkoba, jadi ketagihan mereka," terang Menteri Susi saat ditemui di Kantornya, Jakarta.
Dia menyayangkan Indonesia, negara dengan kawasan yang didominasi oleh lautan sebagai bahan baku garam, justru mendapatkan bumbu dapur itu dari impor.
"Kami semua menyadari Indonesia merupakan negara kepulauan, tapi jutaan ton garam justru impor," ungkapnya.
Untuk itu, Menteri Susi mengharapkan pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan. Pasalnya, kelanjutan hidup petani garam sangat bergantung kepada keuntungan dari harga pasar.
"Mari kita bangun ketahanan industri lokal sekaligus lindungi mata pencaharian petani kita," tutupnya.
