Hut Banten ke-23, IMM Serang Berikan 6 point Kritik Dinkes Provinsi Banten
Citizen News 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) - Serang menyikapi kinerja Pemerintah Provinis Banten pada momentum HUT Provinsi Banten yang ke-23 Tahun.
Pada usia yang sudah menginjak 23 tahun Provinsi Banten ternyata belum menjadi Provinsi yang sebagaimana diharapkan oleh warganya. Hal tersebut tentu saja masih menjadi PR besar Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan segala bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pemerintahan di Provinsi Banten. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyoroti beberapa hal yang masih menjadi PR dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya adalah hal Kesehatan. Kualitas kesehatan di Provinsi banten terbilang masih buruk. mirisnya Kepala Dinas Kesehatan (KADINKES) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastusti menyandang ASN terkaya di Provinsi Banten, dengan jumlah harta kekayaan mencapai 24,5 Milyar. Jumlah harta yang dimiliki oleh KADINKES Provinsi Banten tersebut tercatat di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Serang Faris Nurul Yaqin sangat menyayangkan dan merasa sangat miris terhadap kondisi kesehatan yang saat ini terjadi di Provinsi Banten, karena dibalik semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat kesehatan, ternyata kondisi Kesehatan di Provinsi Banten sangat memprihatinkan, seperti diantaranya:
1. Gizi Buruk
Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Provinsi Banten per 2023 itu mencapai 20% , angka tersebut tentu saja masih tergolong cukup tinggi dan menjadi warning terhadap kesehatan anak.
2. Tidak Meratanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jamkesmas di Provinsi Banten tidak merata sehingga banyak warga yang benar-benar miskin tidak menerimanya. Hal ini berpotensi meningkatkan kematian pada anak yang mempunyai gizi buruk.
3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Masih Tinggi
Per bulan Januari – September 2023 tercatat ada 23 kasus kematian ibu dan 127 kematian bayi. Hal tersebut tentu masih menjadi perhatian terhadap keselamatan ibu dan anak di Provinsi Banten.
4. Fasilitas Kesehatan Yang Tidak Memadai
Fasilitas kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Banten masih jauh dari kata layak, hal itu bisa dibuktikan dengan fenomena masyarakat yang tinggal di pedesaan yang harus ditandu untuk melahirkan, sehingga resiko kematian pada ibu hamil sering terjadi.
5. Rendahnya Gaji Honorer Kesehatan
Jauh sebelum perayaan HUT Banten Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengkaji terkait honorer kesehatan dengan menggelar Dialog Publik “Kupas Tuntas Isu, Sejahterakan Honorer Kesehatan.” Digelarnya ‘Dialog Publik’ tersebut merupakan bentuk perhatian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang terhadap para tenaga honorer kesehatan dan merupakan bentuk prihatin terhadap Pemprov Banten karena kinerjanya yang masih buruk.
Dalam Dialog Publik tersebut jelas ditemukan fakta bahwa memang tenaga honorer kesehatan digaji dengan gaji yang kecil.
6. Laporan Kinerja Dekonsentrasi Tidak Serius
Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.422.025.000,-
Namun, dalam Laporan Kinerja Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2023 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastusti dinilai tidak serius atau bisa dibilang asal-asalan. Dalam isinya hanya dilaporkan secara sepintas saja, tidak secara terperinci dan tidak ada indikator pencapaian kegiatan. Pun realisasi anggarannya per hari ini masih dalam kategori tidak jelas.
Menyoal kebobrokan Banten sekarang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang menilai bahwa akar permasalahan semua itu ada pada tata kelola pemerintahan yang buruk, sehingga ditimbulkan kinerja-kinerja dan kebijakan-kebijakan yang buruk pula.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang menginginkan agar Pemprov Banten segera menyelesaikan segala persoalan yang sedang terjadi di Banten seperti khususnya pada sektor kesehatan.
Pada usia yang sudah menginjak 23 tahun Provinsi Banten ternyata belum menjadi Provinsi yang sebagaimana diharapkan oleh warganya. Hal tersebut tentu saja masih menjadi PR besar Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelesaikan segala bentuk tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat pemerintahan di Provinsi Banten. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyoroti beberapa hal yang masih menjadi PR dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Banten, diantaranya adalah hal Kesehatan. Kualitas kesehatan di Provinsi banten terbilang masih buruk. mirisnya Kepala Dinas Kesehatan (KADINKES) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastusti menyandang ASN terkaya di Provinsi Banten, dengan jumlah harta kekayaan mencapai 24,5 Milyar. Jumlah harta yang dimiliki oleh KADINKES Provinsi Banten tersebut tercatat di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Serang Faris Nurul Yaqin sangat menyayangkan dan merasa sangat miris terhadap kondisi kesehatan yang saat ini terjadi di Provinsi Banten, karena dibalik semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat kesehatan, ternyata kondisi Kesehatan di Provinsi Banten sangat memprihatinkan, seperti diantaranya:
1. Gizi Buruk
Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Provinsi Banten per 2023 itu mencapai 20% , angka tersebut tentu saja masih tergolong cukup tinggi dan menjadi warning terhadap kesehatan anak.
2. Tidak Meratanya Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jamkesmas di Provinsi Banten tidak merata sehingga banyak warga yang benar-benar miskin tidak menerimanya. Hal ini berpotensi meningkatkan kematian pada anak yang mempunyai gizi buruk.
3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Masih Tinggi
Per bulan Januari – September 2023 tercatat ada 23 kasus kematian ibu dan 127 kematian bayi. Hal tersebut tentu masih menjadi perhatian terhadap keselamatan ibu dan anak di Provinsi Banten.
4. Fasilitas Kesehatan Yang Tidak Memadai
Fasilitas kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Banten masih jauh dari kata layak, hal itu bisa dibuktikan dengan fenomena masyarakat yang tinggal di pedesaan yang harus ditandu untuk melahirkan, sehingga resiko kematian pada ibu hamil sering terjadi.
5. Rendahnya Gaji Honorer Kesehatan
Jauh sebelum perayaan HUT Banten Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengkaji terkait honorer kesehatan dengan menggelar Dialog Publik “Kupas Tuntas Isu, Sejahterakan Honorer Kesehatan.” Digelarnya ‘Dialog Publik’ tersebut merupakan bentuk perhatian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang terhadap para tenaga honorer kesehatan dan merupakan bentuk prihatin terhadap Pemprov Banten karena kinerjanya yang masih buruk.
Dalam Dialog Publik tersebut jelas ditemukan fakta bahwa memang tenaga honorer kesehatan digaji dengan gaji yang kecil.
6. Laporan Kinerja Dekonsentrasi Tidak Serius
Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.422.025.000,-
Namun, dalam Laporan Kinerja Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2023 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastusti dinilai tidak serius atau bisa dibilang asal-asalan. Dalam isinya hanya dilaporkan secara sepintas saja, tidak secara terperinci dan tidak ada indikator pencapaian kegiatan. Pun realisasi anggarannya per hari ini masih dalam kategori tidak jelas.
Menyoal kebobrokan Banten sekarang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang menilai bahwa akar permasalahan semua itu ada pada tata kelola pemerintahan yang buruk, sehingga ditimbulkan kinerja-kinerja dan kebijakan-kebijakan yang buruk pula.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - Serang menginginkan agar Pemprov Banten segera menyelesaikan segala persoalan yang sedang terjadi di Banten seperti khususnya pada sektor kesehatan.
