Hari Keterbukaan Informasi Nasional- ICJ Makassar mendorong Keterbukaan Informasi Publik
Citizen News 
Makassar – ICJ Makassar bersama beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Media yang memiliki komitmen memperjuangkan hak atas informasi publik, melakukan Deklarasi yang menamakan Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Media. Pada hari, Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 16:57 WITA, yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Lantai II, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini, berdasarkan dari hasil diskusi yang diinisiasi oleh ICJ Makassar, beberapa OMS, dan Media, terkait Peluang dan tantang yang dihadapi dalam mengakses informasi public, sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021, Komisi Informasi Pusat menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan “Cukup Informatif” (tingkat ketiga transparansi setelah “Informatif” dan “Menuju Informatif”) dengan skor 72,5 – menempatkan provinsi ini di posisi “6 terbawah” di antara provinsi-provinsi di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi OMS dan Media mendesak : 1). Badan publik (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Partai politik, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat sipil) agar terbuka dan memudahkan publik untuk mengakses dokumen informasinya. Sesungguhnya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; 2). Badan publik meningkatkan kualitas layanan informasinya dengan membuat sistem layanan informasi sesuai ketentuan Undang-undang dan regulasi; 3). Badan publik memberikan layanan informasi yang berkepastian, inklusi dan tidak diskriminatif.
Syaiful Alim selaku Program Manager ICJ Makassar mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan dari para pengiat sosial dan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di komunitas masih sangat sulit mengakses data dan informasi. Selain itu, sebagian besar lembaga publik belum memiliki mekanisme layanan keterbukaan informasi, sehingga publik kurang mendapatkan pelayanan yang berkualitas sebagaimana mandat Undang-undang, baik dari aspek waktu maupun substansi data dan informasi yang dibutuhkan.
Kegiatan ini, berdasarkan dari hasil diskusi yang diinisiasi oleh ICJ Makassar, beberapa OMS, dan Media, terkait Peluang dan tantang yang dihadapi dalam mengakses informasi public, sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021, Komisi Informasi Pusat menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan “Cukup Informatif” (tingkat ketiga transparansi setelah “Informatif” dan “Menuju Informatif”) dengan skor 72,5 – menempatkan provinsi ini di posisi “6 terbawah” di antara provinsi-provinsi di Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi OMS dan Media mendesak : 1). Badan publik (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Partai politik, BUMN, BUMD, organisasi masyarakat sipil) agar terbuka dan memudahkan publik untuk mengakses dokumen informasinya. Sesungguhnya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan; 2). Badan publik meningkatkan kualitas layanan informasinya dengan membuat sistem layanan informasi sesuai ketentuan Undang-undang dan regulasi; 3). Badan publik memberikan layanan informasi yang berkepastian, inklusi dan tidak diskriminatif.
Syaiful Alim selaku Program Manager ICJ Makassar mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang dikumpulkan dari para pengiat sosial dan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya di komunitas masih sangat sulit mengakses data dan informasi. Selain itu, sebagian besar lembaga publik belum memiliki mekanisme layanan keterbukaan informasi, sehingga publik kurang mendapatkan pelayanan yang berkualitas sebagaimana mandat Undang-undang, baik dari aspek waktu maupun substansi data dan informasi yang dibutuhkan.
