Guna Mengawal Pembangunan Daerah, KMSB Gelar Forum Tindaklanjut
Berita Warga 
SERANG, - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) menggelar forum pertemuan di sebuah rumah makan di Kota Serang, Senin (13/12). Dalam kegiatan tersebut, mereka membahas tindak lanjut program dari KMSB yang terbentuk pada bulan Agustus 2021.
KMSB merupakan sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai elemen, mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan keagamaan, dengan kesadaran bergabung dalam rangka mengawal penyelenggaraan pembangunan di Banten. Sehingga, diperlukan adanya langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh KMSB.
"Membangun kapasitas diri dari KMSB dan kapabilitas, untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan. Kemudian kita ingin agar virus kesadaran ini bisa menular untuk masyarakat umum lainnya dalam mengontrol pembangunan di Banten," ujar salah satu Presidium KMSB, Uday Suhada.
Ia menyebutkan, faktanya penyelenggaraan pemerintahan meskipun ada lembaga-lembaga kontrol yang resmi misalnya DPRD, tetapi terkadang DPRD juga perlu untuk dikontrol. Selanjutnya, aparat penegak hukum (APH), yang dalam hal ini terkait dengan perlindungan terhadap saksi, perlindungan terhadap anak, perempuan dan sebagainya.
"Lembaga indikatipun adakalanya perlu dikontrol oleh masyarakat sipil, nah disinilah peran kita," terangnya.
Uday mengatakan, dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan di Banten, ada beberapa pokok pikiran yang dituangkan dalam program kerja. Oleh sebab itu, forum KMSB akan menggelar rapat kerja dalam waktu dekat.
"Karena di KMSB ini kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, ada presidium dan semuanya sama tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, punya kapasitas sama dan punya hak kewajiban yang sama, maka dalam rapat kerja nanti kita akan memfokuskan diri bagaimana mengadvokasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol pembangunan," jelasnya.
Nantinya, masyarakat akan diberikan advokasi untuk mengontrol pembangunan baik dari segi kebijakan pembangunan, maupun pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga akan memberikan advokasi terhadap pemerintah daerah, misalnya dengan melakukan assasement tentang masyarakat nelayan, petani, ataupun kelompok-kelompok sosial tertentu.
"Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri, soal narkoba, kebencanaan dan berbagai persoalan sosial lainnya," katanya.
Ia berharap, keberadaan KMSB ini menjadi kelompok strategis yang bisa mewarnai penyelenggaraan pembangunan di Banten. Baik berkaitan dengan sumber daya manusia, maupun terkait dengan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah.
"Yang lebih penting lagi, masyarakat sipil punya kesadaran, bukan saja mengetahui, tapi menyadari sebagai masyarakat sipil untuk mengontrol dari mulai perencanaan hingga evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang," tandasnya.
Direktur eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, mengungkapkan bahwa KMSB diinisiasi oleh masyarakat sipil dari LSM/Ormas, lembaga filantropis seperti lembaga zakat hingga pelaku media. Bergabung menjadi satu, dengan harapan berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Banten.
"Karena kenyataannya banyak ruang-ruang di Provinsi Banten yang masih sedikit peran dari masyarakat sipil untuk bagaimana mengawal kebijakan di Provinsi Banten," ujarnya.
Setelah berdiskusi melalui forum KMSB, Angga mengatakan bahwa disepakati KMSB meningkatkan kapasitas dari setiap organisasi masyarakat sipil di Banten. Selain itu, menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Provinsi Banten.
"Kita akan tetap konsisten dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten," tandasnya. (MUF)
KMSB merupakan sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil dari berbagai elemen, mulai dari organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan keagamaan, dengan kesadaran bergabung dalam rangka mengawal penyelenggaraan pembangunan di Banten. Sehingga, diperlukan adanya langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh KMSB.
"Membangun kapasitas diri dari KMSB dan kapabilitas, untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pembangunan. Kemudian kita ingin agar virus kesadaran ini bisa menular untuk masyarakat umum lainnya dalam mengontrol pembangunan di Banten," ujar salah satu Presidium KMSB, Uday Suhada.
Ia menyebutkan, faktanya penyelenggaraan pemerintahan meskipun ada lembaga-lembaga kontrol yang resmi misalnya DPRD, tetapi terkadang DPRD juga perlu untuk dikontrol. Selanjutnya, aparat penegak hukum (APH), yang dalam hal ini terkait dengan perlindungan terhadap saksi, perlindungan terhadap anak, perempuan dan sebagainya.
"Lembaga indikatipun adakalanya perlu dikontrol oleh masyarakat sipil, nah disinilah peran kita," terangnya.
Uday mengatakan, dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan di Banten, ada beberapa pokok pikiran yang dituangkan dalam program kerja. Oleh sebab itu, forum KMSB akan menggelar rapat kerja dalam waktu dekat.
"Karena di KMSB ini kepemimpinannya adalah kolektif kolegial, ada presidium dan semuanya sama tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, punya kapasitas sama dan punya hak kewajiban yang sama, maka dalam rapat kerja nanti kita akan memfokuskan diri bagaimana mengadvokasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol pembangunan," jelasnya.
Nantinya, masyarakat akan diberikan advokasi untuk mengontrol pembangunan baik dari segi kebijakan pembangunan, maupun pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga akan memberikan advokasi terhadap pemerintah daerah, misalnya dengan melakukan assasement tentang masyarakat nelayan, petani, ataupun kelompok-kelompok sosial tertentu.
"Termasuk juga hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri, soal narkoba, kebencanaan dan berbagai persoalan sosial lainnya," katanya.
Ia berharap, keberadaan KMSB ini menjadi kelompok strategis yang bisa mewarnai penyelenggaraan pembangunan di Banten. Baik berkaitan dengan sumber daya manusia, maupun terkait dengan regulasi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah.
"Yang lebih penting lagi, masyarakat sipil punya kesadaran, bukan saja mengetahui, tapi menyadari sebagai masyarakat sipil untuk mengontrol dari mulai perencanaan hingga evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang," tandasnya.
Direktur eksekutif Pattiro Banten, Angga Andrias, mengungkapkan bahwa KMSB diinisiasi oleh masyarakat sipil dari LSM/Ormas, lembaga filantropis seperti lembaga zakat hingga pelaku media. Bergabung menjadi satu, dengan harapan berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Banten.
"Karena kenyataannya banyak ruang-ruang di Provinsi Banten yang masih sedikit peran dari masyarakat sipil untuk bagaimana mengawal kebijakan di Provinsi Banten," ujarnya.
Setelah berdiskusi melalui forum KMSB, Angga mengatakan bahwa disepakati KMSB meningkatkan kapasitas dari setiap organisasi masyarakat sipil di Banten. Selain itu, menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Provinsi Banten.
"Kita akan tetap konsisten dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di Provinsi Banten," tandasnya. (MUF)
