Forum MMS Memastikan Komitmen Pemda Dalam Program Percontohan BUMDES Berbasis Masyarakat di Sumenep
Citizen News 
Setelah proses-proses bersama dan penguatan kapasitas khususnya penyamaan persepsi tentang peran CSO dalam pembangunan daerah, Lakpesdam Sumenep bersama Forum Masyarakat MADANI Sumenep (MMS) terus memperkuat relasi dan kerjasama dengan pemerintah dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pada tanggal 30 Agustus 2021, diselenggarakan pertemuan dengan Pemda, OPD terkait dan parapihak untuk membahas rencana aksi CSO, dan komitmen bersama pemerintah untuk mendukung program percontohan BUMDES Berbasis Masyarakat di Sumenep.
Salah satu keputusan penting pertemuan adalah kesepakatan peran Forum MMS dengan pemeritah dalam percontohan. Masalah utama terkait keterbatasan SDM, kapasitas pengelola dan mekanisme tata kelola menjadi tanggungjawab pemerintah. Sedangkan masalah partisipasi masyarakat menjadi tugas Forum MMS. Dalam pertemuan ini, pemerintah juga merestui pembentukan Tim Teknis Kabupaten yang bertugas mendukung percontohan di 3 desa. Untuk kelancaran kegiatan, Forum MMS dan Tim Teknis harus segera mempersiapkan desain piloting dan membahas langkah teknis jika keterlibatan Tim teknis akan dibiayai APBDes. Untuk keberlanjutan program peningkatan BUMDES, selanjutnya Pemerintah akan mengupayakan dukungan melalui APBD Tahun 2022. Karena itu Forum MMS diharapkan berpartisipasi dalam penyempurnaan draft mekanisme dan peraturan yang sedang disusun Pemerintah Daerah.
Lokus percontohan ditetapkan fokus di 3 lokasi: Desa Lenteng Timur, Desa Rubaru, dan Desa Talage. Dalam percontohan ini otomatis melibatkan Pemdesa dan BUMDes Harum Desa Rubaru, BUMDes Harapan Jaya Talage, serta BUMDes Berkah Desa Lenteng Timur. Mengenai aspirasi untuk mengawal BUMDESMA 3 kecamatan akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut internal MMS.
Menindaklanjuti rekomendasi pertemuan dengan Pemda tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2021 Lakpesdam kemudian berkoordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Sumenep. Hasil koordinasi dengan Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi DPMD (Pak Tabrani), menyepakati perlunya menyusun proposal teknis percontohan dengan rancangan biaya dari program MADANI dan dukungan Pemda. Langkah terkait komitmen biaya atas keterlibatan Tim Teknis Kabupaten dalam percontohan adalah mengalokasikan melalui APBDes setiap desa percontohan.
Setelah mendesain proposal teknis dan rancangan biaya, pada tanggal 21 Oktober 2021 perwakilan Forum MMS menghadap ke Dinas PMD. Dalam pertemuan ini Lakpesdam menjelaskan tahapan percontohan, rencana implementasi audit sosial, mekanisme peran tim teknis dan Forum MMS, serta rancangan biaya dari MADANI dan pemerintah. Desain teknis dan rancangan biaya telah disetujui, dan selanjutnya Forum MMS diminta mempersiapkan pertemuan dengan Kepala Desa.
Permintaan tersebut disepakati menjadi agenda workshop desain piloting yang akan dilaksanakan Forum MMS. Namun demikian, Tim Lakpesdam juga komitmen melakukan koordinasi awal untuk menyampaikan informasinya dan sosialisasi rencana workshop desain piloting ke masing-masing Kepala Desa. Selain itu, pertemuan ini juga membincang Draft Peraturan Bupati terkait BUMDES dimana forum MMS diharapkan berpartisipasi dalam finalisasinya. Karenanya best practices percontohan nanti diharapkan menjadi bahan untuk penyempurnaan Perbup tersebut.
Menurut desain piloting mulai tahap persiapan, audit sosial, pendampingan dan monitoring bersama maklumat BUMDES atau rekomendasi solusi lokal akan dilaksanakan secara kolaboratif. Persiapan desain adalah menyamakan persepsi terkait tujuan, tahapan implementasi, dan memastikan peran parapihak yang terlibat. Sementara audit sosial maksudnya penerapan tools KPM sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas BUMDES dan mendorong partisipasi warga. Sedangkan pendampingan dan monitoring bersama adalah proses yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDES, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil monitoring akan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivias pengelolaan BUMDES di Kabupaten Sumenep.
Salah satu keputusan penting pertemuan adalah kesepakatan peran Forum MMS dengan pemeritah dalam percontohan. Masalah utama terkait keterbatasan SDM, kapasitas pengelola dan mekanisme tata kelola menjadi tanggungjawab pemerintah. Sedangkan masalah partisipasi masyarakat menjadi tugas Forum MMS. Dalam pertemuan ini, pemerintah juga merestui pembentukan Tim Teknis Kabupaten yang bertugas mendukung percontohan di 3 desa. Untuk kelancaran kegiatan, Forum MMS dan Tim Teknis harus segera mempersiapkan desain piloting dan membahas langkah teknis jika keterlibatan Tim teknis akan dibiayai APBDes. Untuk keberlanjutan program peningkatan BUMDES, selanjutnya Pemerintah akan mengupayakan dukungan melalui APBD Tahun 2022. Karena itu Forum MMS diharapkan berpartisipasi dalam penyempurnaan draft mekanisme dan peraturan yang sedang disusun Pemerintah Daerah.
Lokus percontohan ditetapkan fokus di 3 lokasi: Desa Lenteng Timur, Desa Rubaru, dan Desa Talage. Dalam percontohan ini otomatis melibatkan Pemdesa dan BUMDes Harum Desa Rubaru, BUMDes Harapan Jaya Talage, serta BUMDes Berkah Desa Lenteng Timur. Mengenai aspirasi untuk mengawal BUMDESMA 3 kecamatan akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut internal MMS.
Menindaklanjuti rekomendasi pertemuan dengan Pemda tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2021 Lakpesdam kemudian berkoordinasi ke Dinas PMD Kabupaten Sumenep. Hasil koordinasi dengan Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi DPMD (Pak Tabrani), menyepakati perlunya menyusun proposal teknis percontohan dengan rancangan biaya dari program MADANI dan dukungan Pemda. Langkah terkait komitmen biaya atas keterlibatan Tim Teknis Kabupaten dalam percontohan adalah mengalokasikan melalui APBDes setiap desa percontohan.
Setelah mendesain proposal teknis dan rancangan biaya, pada tanggal 21 Oktober 2021 perwakilan Forum MMS menghadap ke Dinas PMD. Dalam pertemuan ini Lakpesdam menjelaskan tahapan percontohan, rencana implementasi audit sosial, mekanisme peran tim teknis dan Forum MMS, serta rancangan biaya dari MADANI dan pemerintah. Desain teknis dan rancangan biaya telah disetujui, dan selanjutnya Forum MMS diminta mempersiapkan pertemuan dengan Kepala Desa.
Permintaan tersebut disepakati menjadi agenda workshop desain piloting yang akan dilaksanakan Forum MMS. Namun demikian, Tim Lakpesdam juga komitmen melakukan koordinasi awal untuk menyampaikan informasinya dan sosialisasi rencana workshop desain piloting ke masing-masing Kepala Desa. Selain itu, pertemuan ini juga membincang Draft Peraturan Bupati terkait BUMDES dimana forum MMS diharapkan berpartisipasi dalam finalisasinya. Karenanya best practices percontohan nanti diharapkan menjadi bahan untuk penyempurnaan Perbup tersebut.
Menurut desain piloting mulai tahap persiapan, audit sosial, pendampingan dan monitoring bersama maklumat BUMDES atau rekomendasi solusi lokal akan dilaksanakan secara kolaboratif. Persiapan desain adalah menyamakan persepsi terkait tujuan, tahapan implementasi, dan memastikan peran parapihak yang terlibat. Sementara audit sosial maksudnya penerapan tools KPM sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas BUMDES dan mendorong partisipasi warga. Sedangkan pendampingan dan monitoring bersama adalah proses yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDES, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hasil monitoring akan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivias pengelolaan BUMDES di Kabupaten Sumenep.
