Forum Madani Wonosobo Jadi Contoh Peran Nyata OMS dalam Pembangunan Daerah
Berita Warga 
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah mengalami perubahan yang mendasar. Pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal dalam penentuan kebijakan. Hari ini penentuan kebijakan harus menyertakan partisipasi masyarakat.
Hal itu mengemuka pada acara lokakarya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan USAID Madani, Rabu, 15/12/2021.
Kegiatan lokakarya tersebut mengambil tema Pengembangan Model Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil yang Terbuka untuk Mewujudkan Kemandirian dan Peningkatan Peransertanya dalam Pembangunan Daerah. Diikuti oleh para penggiat organisasi masyarakat sipil di kabupaten Wonosobo.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo A. Didiek Wibawanto, S.Sos., MM. mengatakan bahwa seiring dengan perubahan-perubahan paradigma yang terjadi begitu cepat maka penyelenggaraan pemerintahan mengalami banyak perubahan, diantaranya adanya peningkatan partisipasi masyarakat.
"Peningkatan partisipasi masyarakat itu merupakan implementasi demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua kebijan pemerintah diarahkan agar berifat partisipatif dengan dalam bentuk kolaborasi," kata Didiek.
Lebih lanjut dikatakan Didiek bahwa tidak mungkin semua masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, oleh sebab itu perlu ada representasi masyarakat melalui wadah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
"Peran OMS sangat penting karena disamping sebagai mitra juga sebagai penyeimbang. Forum Madani Wonosobo adalah contoh nyata dari proses kolaborasi pemkab dan OMS dalam pembangunan di kabupaten Wonosobo,"lanjutnya.
Berkaitan dengan hal itu maka Didiek berharap agar OMS lain juga bisa memberikan peran nyata dan kontribusinya bagi kemajuan daerah.
"Pada prinsipnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Wonosobo sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi. Ini tantangan bagi OMS untuk membuktikan diri bahwa OMS itu memiliki ide atau gagasan inovatif yang layak untuk dikolaborasikan dengan OPD," tegas Didiek.
Sementara itu, Sri Rahayu S.Sos.,M.IKom., akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UNSIQ Wonosobo, mengupas pentingnya peran OMS dalam pembangunan daerah.
"Dalam alam demokrasi modern saat ini, pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal. Demokrasi sekarang punya pilar penting yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Oleh sebab itu, OMS sebagai representasi masyarakat harus bisa mengambil peran penting dalam menjaga demokrasi itu," kata Rahayu dosen muda yang pernah meraih terpilih sebagai Mbak Wonosobo.
"Peningakatan kapasitas OMS itu kunci penting dalam menjaga eksistensi OMS. Sejalan dengan itu, perlu digali juga sumber-sumber finansial untuk menopang program, diantaranya dengan memanfaatkan Prepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," jelas Kang Sure panggilan akrabnya Suroto.
Sementara itu Kabid Politik Dalam Negeri dan Keormasan Bakesbangpol Wonosobo, Sarwono, menguraikan tentang perlunya pendataan OMS untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemantauan.
Sumber: SABAKOTA.id
Hal itu mengemuka pada acara lokakarya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan USAID Madani, Rabu, 15/12/2021.
Kegiatan lokakarya tersebut mengambil tema Pengembangan Model Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil yang Terbuka untuk Mewujudkan Kemandirian dan Peningkatan Peransertanya dalam Pembangunan Daerah. Diikuti oleh para penggiat organisasi masyarakat sipil di kabupaten Wonosobo.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Wonosobo A. Didiek Wibawanto, S.Sos., MM. mengatakan bahwa seiring dengan perubahan-perubahan paradigma yang terjadi begitu cepat maka penyelenggaraan pemerintahan mengalami banyak perubahan, diantaranya adanya peningkatan partisipasi masyarakat.
"Peningkatan partisipasi masyarakat itu merupakan implementasi demokrasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semua kebijan pemerintah diarahkan agar berifat partisipatif dengan dalam bentuk kolaborasi," kata Didiek.
Lebih lanjut dikatakan Didiek bahwa tidak mungkin semua masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, oleh sebab itu perlu ada representasi masyarakat melalui wadah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
"Peran OMS sangat penting karena disamping sebagai mitra juga sebagai penyeimbang. Forum Madani Wonosobo adalah contoh nyata dari proses kolaborasi pemkab dan OMS dalam pembangunan di kabupaten Wonosobo,"lanjutnya.
Berkaitan dengan hal itu maka Didiek berharap agar OMS lain juga bisa memberikan peran nyata dan kontribusinya bagi kemajuan daerah.
"Pada prinsipnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Wonosobo sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi. Ini tantangan bagi OMS untuk membuktikan diri bahwa OMS itu memiliki ide atau gagasan inovatif yang layak untuk dikolaborasikan dengan OPD," tegas Didiek.
Sementara itu, Sri Rahayu S.Sos.,M.IKom., akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi UNSIQ Wonosobo, mengupas pentingnya peran OMS dalam pembangunan daerah.
"Dalam alam demokrasi modern saat ini, pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal. Demokrasi sekarang punya pilar penting yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Oleh sebab itu, OMS sebagai representasi masyarakat harus bisa mengambil peran penting dalam menjaga demokrasi itu," kata Rahayu dosen muda yang pernah meraih terpilih sebagai Mbak Wonosobo.
"Peningakatan kapasitas OMS itu kunci penting dalam menjaga eksistensi OMS. Sejalan dengan itu, perlu digali juga sumber-sumber finansial untuk menopang program, diantaranya dengan memanfaatkan Prepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa," jelas Kang Sure panggilan akrabnya Suroto.
Sementara itu Kabid Politik Dalam Negeri dan Keormasan Bakesbangpol Wonosobo, Sarwono, menguraikan tentang perlunya pendataan OMS untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemantauan.
Sumber: SABAKOTA.id
