Forbodas Sebagai Pilar Penting Dalam Hidupnya Demokrasi di Kota Bogor

Kota Bogor, dalam usianya yang ke 540 tahun, berupaya untuk terus berlari menuju kemandirian dengan tetap teguh menjaga kearifan lokal yang terbangun sejak dulu. Untuk mencapai kemandiriannya, Kota Bogor memastikan kerja pembangunan kota, berkolaborasi dengan tiga pilar masyarakat demokrasi yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dengan tujuan memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah selaku pihak yang diberi mandat oleh undang-undang menjalankan pembangunan haruslah menempatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai pilar penting dalam setiap tahapan proses pembangunan tersebut. Bukan saja aspirasi masyarakat yang ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaannya sebagai modal sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan agar dapat berkontribusi maksimal.

Faktany, OMS masih dilihat sebelah mata karena dianggap sebagai pengganggu pemerintah. Kontribusi OMS yang banyak di komunitas, dianggap sebagai pelengkap kegiatan bukan sebagai mitra pembangunan. Selain itu, pemerintah masih belum memaksimalkan OMS dengan penguatan kapasitas yang cukup sebagai agent of change (agen perubahan) kedepan. Bahkan masih ada OMS yang bekerja secara sporadis karena secara organisasi tidak memiliki manajemen dan rencana program yang jelas. Juga banyak OMS di wilayah yang dikenal dengan sebutan Ormas dianggap pengganggu masyarakat karena melekat dengan streotipe premanisme.

Melihat permasalahan OMS tersebut, Metamorfosis mengambil peran dalam membuat wadah yang dinamakan Forum Bogor Damai Sejahtera (FORBODAS), beranggotakan 32 dari berbagai organisasi dengan isu yang berbeda-beda, bukan hanya isu toleransi, tetapi ada isu Gender Equality Social and Inclution (GESI), Advokasi dan Kepemudaan. Anggota Forbodas ini dikapasitasi bagaimana membangun organisasi yang baik, dimulai dengan membuat visi dan misi, Standart Operasional Prosedure (SOP), perencanaan kerja dan selalu mengecek kinerja organisasi dengan menggunakan Indeks Kinerja Organisasi (IKO).

Anggota Forbodas juga mendapatkan penguatan kapasitas baik organisasi dan individu seperti Manajemen Organisasi, Gender, Manajemen Konfik, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD) dan HAM dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Selain itu ada penguatan kapasitas terkait Teknik memfasilitasi, dimana hasilnya anggota Forbodas diminta untuk memfasilitasi Kembali di komunitas. Juga bersama-sama membuat policy brief untuk melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan yang diharapkan untuk tujuan bersama yaitu terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan di daerah dari mulai perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi. Harapannya anggota Forbodas setelah mendapatkan penguatan kapasitas, mendapatkan legitimasi dari pemerintah dan adanya keberlanjutan sumberdaya untuk membantu kerja-kerja pemerintah.

Seperti harapan kami, Forbodas sudah semakin terkuatkan dan sudah mendapat legitimasi pemerintah dengan dilibatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirancang pemerintah, memberikan usulan dan gagasan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan kedepan sudah diberikan ruang untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Legitimasi juga sudah diberikan dengan Forbodas menjadi narasumber di acara Bina Ormas. Agar legitimasi ini dapat bertahan dan diteruskan oleh pemerintah yang akan datang, penting adanya terbitnya Perda OMS, tujuannya agar OMS memiliki payung hukum dan diakui dalam melakukan kerja-kerja pembangunan dalam membantu masyarakat dan pemerintah.

#madanichallenge #ayomenulis #wargabantuwarga #citizenjournalist #advokasi #wargabantuwarga #AtmaGo #jurnalismewarga