Audiensi P3M kepada Wabup Gunungkidul tentang Hasil Bahtsul Masail Terkait Penguatan Ekonomi Ummat
Citizen News 
Bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Gunungkidul, Selasa, 27 Mei 2019 P3M ( Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat ) bekerjasama dengan Lakpesdam NU Gunungkidul menyerahkan Hasil "Bahtsul Masail" Kertas Rekomendasi Kebijakan Daerah terkait penguatan ekonomi ummat berdasarkan hasil kajian Analisa APBD Gunungkidul Tahun 2017-2019 kepada Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul oleh P3M bekerjasama dengan Lakpesdam NU Gunungkidul yang melibatkan beberapa perwakilan dari beberapa komunitas penggerak masjid, komunitas remaja masjid, sekolah perempuan Srikandi handayani Desa Pengkok, serta perwakilan forum disabilitas desa Pengkok. Dalam audiensi ini di sambut baik dan apresiatif oleh Beliau bapak Immawan Wahyudi, selaku wakil Bupati dan juga di hadiri oleh Dinas koperasi dan UMKM, serta Kominfo.
Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut untuk menyelesaikan beberapa yang di temukan dalam kajian hasil penyusunan Kertas Rekomendasi terkait penguatan ekonomi ummat tersebut, di antaranya :
1. Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan ekonomi umat.
2. Dalam menyusun penganggaran daerah, pemerintah wajib melibatkan partisipasi umat dan mendasarkan pada permasalahan yang dialami oleh umat terkait dengan ekonomi lokal.
3. Pemerintah daerah harus menghentikan pengurangan anggaran sektor ekonomi khususnya sektor ekonomi unggulan daerah. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran ekonomi umat khususnya sektor ekonomi potensial dan unggulan daerah.
4. Dalam implementasi UU Desa pemerintah dan masyarakat desa perlu mengoptimalkan potensi yang di ada desa untuk dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ekonomi desa.
5. Sebagai pengungkit tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa, pemerintah dan masyarakat desa perlu menyusun dan merencanakan kegiatan-kegiatan inovatif di bidang pemberdayaan ekonomi desa semisal desa wisata, taman kuliner, home stay dan lain sebagainya.
Disamping membahas terkait masukan dari hasil Bahtsul Masail, di bahas juga isyu- Isyu yang sedang dan masih marak terjadi di Gunungkidul diantaranya : Kasus bunuh diri yang masih relatif tinggi di Gunungkidul, kasus perceraian, pernikahan usia anak yang kembali tinggi setelah beberapa tahun terakhir mengurangi angka penekanan, Isyu pembangunan yang ramah disabilitas, serta advokasi kebijakan aturan keterlibatan perempuan dalam struktur di tingkat desa.
Ada beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut untuk menyelesaikan beberapa yang di temukan dalam kajian hasil penyusunan Kertas Rekomendasi terkait penguatan ekonomi ummat tersebut, di antaranya :
1. Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan ekonomi umat.
2. Dalam menyusun penganggaran daerah, pemerintah wajib melibatkan partisipasi umat dan mendasarkan pada permasalahan yang dialami oleh umat terkait dengan ekonomi lokal.
3. Pemerintah daerah harus menghentikan pengurangan anggaran sektor ekonomi khususnya sektor ekonomi unggulan daerah. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran ekonomi umat khususnya sektor ekonomi potensial dan unggulan daerah.
4. Dalam implementasi UU Desa pemerintah dan masyarakat desa perlu mengoptimalkan potensi yang di ada desa untuk dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ekonomi desa.
5. Sebagai pengungkit tumbuh dan berkembangnya ekonomi desa, pemerintah dan masyarakat desa perlu menyusun dan merencanakan kegiatan-kegiatan inovatif di bidang pemberdayaan ekonomi desa semisal desa wisata, taman kuliner, home stay dan lain sebagainya.
Disamping membahas terkait masukan dari hasil Bahtsul Masail, di bahas juga isyu- Isyu yang sedang dan masih marak terjadi di Gunungkidul diantaranya : Kasus bunuh diri yang masih relatif tinggi di Gunungkidul, kasus perceraian, pernikahan usia anak yang kembali tinggi setelah beberapa tahun terakhir mengurangi angka penekanan, Isyu pembangunan yang ramah disabilitas, serta advokasi kebijakan aturan keterlibatan perempuan dalam struktur di tingkat desa.
