Lokakarya Nasional Program Transfer Tunai (PTT/Bantuan Non Tunai
Acara 
Lokakarya Program Transfer Tunai (PTT)/Bantuan Non-Tunai yang pertama diadakan pada tanggal 21-22 November 2017 dengan tujuan bertukar pengalaman kerja PTT di lndonesia dan mengarnbil pelajaran dari tingkat internasional (Filipina dan Nepal). Lokakarya ini juga merupakan upaya advokasi formal dalam mernbangun pemahaman bersama tentang PTT dan kemungkinan rnenggunakannya untuk bantuan bencana, sesuatu hal yang belum dieksplorasi. Telah dipahami bahwa baik BNPB rnaupun Kementerian Soslal telah mempraktikkan pendekatan ini, namun belum menjadi prioritas untulk diskusi dan pelaksanaan walaupun telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Tunai. Peraturan Presiden ini sebenarnya mendukung pelaksanaan transfer tunai dengan meningkatkan akuntabllitas, mendorong jajaran kementerian untuk menggunakan transfer tunai, mengembangkan literasl keuangan bagi rnasyarakat, dan mendorong keberlanjutan sosial ekonomi bantuan. Lokakarya tersebut menghasilkan pembentukan Kelompok Kerja PTT dan.draft awal kerangka PTT untuk penanggulangan bencana di Indonesfa. Terlampir ringkasan lokakarya PTT tersebut.
Di lapangan, sejumlah anggota Kelompok Kerja PTT melanjutkan proyek mereka dalam menerapkan PTT, seperti PMI untuk penanganan bencana Pidie Jaya di Aceh dan di Bali untuk letusan Gunung Agung. Dalarn pelaksanaannya diketahui bahwa advokasi PTT dalam penanggulangan bencana bagi pejabat pemerintah dan aktor lainnya untuk memahami prinsip, keuntungan dan tantangan, serta memungkinkan lingkungan menggunakan PTT salah satu dari beberapa metode dalam memberikan bantuan kemanusiaan harus diperkuat.
Selain itu, PMI saat ini sedang mengadvokasi Forecast-based Financlng. Oleh karena itu, PMl, dengan dukungan dari Departemen Keuangan dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia, akan melakukan Lokakarya nasional mengenai PTT pada tanggal 8 Mei 2018.
Di lapangan, sejumlah anggota Kelompok Kerja PTT melanjutkan proyek mereka dalam menerapkan PTT, seperti PMI untuk penanganan bencana Pidie Jaya di Aceh dan di Bali untuk letusan Gunung Agung. Dalarn pelaksanaannya diketahui bahwa advokasi PTT dalam penanggulangan bencana bagi pejabat pemerintah dan aktor lainnya untuk memahami prinsip, keuntungan dan tantangan, serta memungkinkan lingkungan menggunakan PTT salah satu dari beberapa metode dalam memberikan bantuan kemanusiaan harus diperkuat.
Selain itu, PMI saat ini sedang mengadvokasi Forecast-based Financlng. Oleh karena itu, PMl, dengan dukungan dari Departemen Keuangan dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia, akan melakukan Lokakarya nasional mengenai PTT pada tanggal 8 Mei 2018.
